01 Sep 2020

Sederet Kritik Ekonom Tentang Kebijakan Pemerintah di Tengah COVID-19

News 319 views
Jakarta - 

Komisi VI DPR RI kemarin, Senin (31/8) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang menghadirkan sejumlah pakar ekonomi di Indonesia. Melalui RDPU itu, Komisi VI ingin mendapatkan pandangan untuk nantinya digunakan sebagai bahan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Pakar yang hadir dalam RDPU tersebut di antaranya Ekonom Senior Faisal Basri, Direktur Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, ekonom Yanuar Rizky, dan pakar ekonomi sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Prasetyantoko.

Kritikan pertama ke pemerintah ialah mengenai penganggaran pemerintah terkait penanganan virus Corona. Khususnya anggaran untuk menaikkan konsumsi dan produktivitas.

Ia pun menyinggung perjalanan dinas yang dilakukan menteri-menteri ekonomi ke Bali pada 21-22 Agustus 2020 lalu dalam rangka rapat koordinasi tingkat menteri (RKTM). Menurutnya, jika pemerintah ada anggaran lebih sebaiknya digelontorkan langsung ke sektor masyakat dalam bentuk uang tunai agar konsumsi di sektor pariwisata meningkat.

"Yang turun itu kan di restoran dan hotel, nah cek oleh pemerintah, di restoran dan hotel itu berapa persen konsumsinya? Nah dongkrak itu. Tapi jangan dengan cara menteri ramai-ramai liburan ke Bali, bukan itu. Kalau masih ada uang kasih ke rakyat untuk belanja, jadi nggak usah pemerintah yang spending untuk mempercepat itu," kata Faisal di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Ia juga menilai fokus pemerintah lebih kepada pencegahan resesi. Bahkan, ia sempat menyinggung perbedaan definisi resesi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Perkiraan saya minus 3% di kuartal III-2020 ini. Tapi kalau kata Pak Airlangga itu sudah nggak resesi, jadi Menko saja pemahaman tentang resesinya nol besar. Kata Menko kalau kuatal II-2020 5,32% minusnya, kuartal III-2020 minusnya turun itu sudah nggak resesi. Komandan ekonominya nggak mengerti resesi," tutur Faisal.

Meski begitu, menurut Faisal pemerintah sebaiknya tak hanya fokus pada pencegahan resesi, tapi lebih mengutamakan pengendalian penyebaran COVID-19. Dengan fokus pada penanganan COVID-19, ia meyakini perekonomian akan pulih kembali.

"Kita belum resesi. Oleh karena itu saya katakan jangan target kita tidak resesi di kuartal III-2020. Targetnya sampai September benahi virus, sehingga kuartal III-2020 biarkan minus," urainya.

Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com