Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan di sektor keuangan dapat berjalan efektif. Sebagai informasi, herd immunity bisa dicapai dengan memberikan vaksinasi untuk 70 persen dari total populasi negara.
Ia menyebut selama pandemi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Wimboh menilai kebijakan harus didukung oleh program vaksinasi bila ingin berjalan sesuai harapan.
"Banyak kebijakan-kebijakan ekonomi sektor keuangan yang kami lakukan bersama dengan Kemenkeu, BI, LPS, yang dituangkan dalam berbagai kebijakan. Namun, satu persyaratan yang ada, herd immunity untuk meyakini bahwa kebijakan yang dikeluarkan akan efektif," jelasnya pada pembukaan program vaksinasi Persatuan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina), Senin (28/6).
Wimboh menyebut vaksinasi, khususnya untuk karyawan di sektor keuangan harus dilakukan guna menumbuhkan kepercayaan investor dan nasabah untuk melakukan transaksi dan mobilitas.
Dia mengingatkan pelaku di sektor keuangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak meski sudah divaksinasi.
Pada kesempatan sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar para anggota Perbina untuk membantu masyarakat di sekitar kantor cabang untuk melakukan vaksinasi.
Dia mengaku mengapresiasi bantuan berbagai pihak dalam mempercepat program vaksinasi, targetnya pada Agustus mendatang setiap harinya vaksin covid-19 bisa disuntikkan kepada 2 juta orang.
Eks wakil menteri BUMN ini mengatakan pihaknya sudah mencapai target Presiden Joko Widodo sejak Sabtu (26/6) lalu, menyuntikkan 1 juta dosis per hari.
"Kalau nanti ini (program vaksin Perbina) sudah selesai, tolong kalau bisa masyarakat di sekitar tempat dan cabang-cabang Bapak sekalian dibantu," pungkasnya.
Untuk diketahui, KSSK adalah lembaga penanganan krisis keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
