JAKARTA, investor.id – Belanja negara pada semester II-2023 diharapkan semakin meningkat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp. 1.255,7 triliun atau 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Realisasi belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 364,1 triliun.
“Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata kelola penggunaan keuangan negara dengan baik,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Senin (10/7/2023).
Said mengungkapkan bahwa secara kualitatif belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain.
“Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat di atas,” kata dia.
Kemenkeu telah membuat prognosa untuk realisasi belanja selama tahun 2023 yang diperkirakan dapat mencapai Rp 3.123,6 triliun. Angka ini terbagi dalam realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.298,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 825,4 triliun. Angka ini di atas pagu belanja tahun 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
“Jadi untuk belanja pemerintah pusat dan untuk TKD, kami perkirakan realisasinya semua di atas 100% atau di atas pagu,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.
Kesiapan K/L
Sri Mulyani mengatakan percepatan belanja pemerintah pusat terjadi karena adanya kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam melanjutkan/menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II-2023 antara lain belanja infrastruktur, pemilu, IKN, dan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Kami memperkirakan belanja pemerintah pusat akan terealisasi pada Rp 2.298,2 triliun atau tetap tumbuh 0,8%. Ini lebih tinggi sedikit dari pagu anggaran tahun 2023. Ini karena banyak K/L yang mengakselerasi belanja di semester II, terutama untuk infrastruktur, IKN, pemilu, dan menjaga bansos tetap terjaga seperti perintah Presiden,” tutur Sri Mulyani.
Guna meningkatkan belanja pemerintah pusat, Kemenkeu mempercepat pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN). Pemerintah juga melakukan penyaluran subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri yang terjangkau bagi masyarakat.
“Tahun ini kami sudah menambahkan bansos untuk tiga bulan dalam bentuk beras dan ini yang menyebabkan masyarakat cukup terjaga. Bahkan, saat menjelang Lebaran kita memberikan telur dan ayam. Ini menstabilkan harga telur dan ayam yang sempat mengalami penurunan jelang Lebaran,” tutur dia.
Realisasi transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp 825,4 triliun pada akhir tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dari pagu yang sebesar Rp 814,7 triliun. Hal ini berdasarkan realisasi dana bagi hasil (DBH) diperkirakan melebihi pagu, memperhitungkan penyelesaian kurang bayar DBH. Sedangakn dana alokasi dana alokasi umum (DAU) dipengaruhi oleh adanya perubahan pengaturan penyaluran DAU yang telah memperhatikan kinerja penyerapan DAU. Sementara itu, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) yang dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran. Realisasi Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY diperkirakan terserap 100%, sama dengan tahun sebelumnya. Penyaluran dana desa antara lain dipengaruhi oleh kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
“Untuk transfer ke daerah kita perkirakan mencapai Rp 825,4 triliun atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Dan juga ini di atas pagu anggaran tahun ini,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan realisasi belanja negara yang terjadi pada semester I-2023 maka pemerintah masih memiliki ruang untuk menggenjot belanja negara di sisa akhir tahun 2023. Dalam hal ini diperlukan kemampuan pemerintah baik di level pusat maupun daerah dalam menggenjot belanja negara akan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2023. “Saya kira sama seperti tahun sebelumnya relaksasi belanja daerah akan lebih besar di periode kedua nanti,” ucap Yusuf.
Dia mengatakan, ada beberapa hal yang sifat administratif dan teknis itu sudah berlalu di paruh pertama di tahun ini sehingga di paruh kedua realisasi belanja daerah akan mengalami peningkatan. Organisasi perangkat daerah yang punya tupoksi dalam memastikan belanja daerah.
“Tentu perlu Intens dalam melakukan evaluasi dan sosialisasi terkait realisasi belanja di daerah,” kata Yusuf.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan kinerja belanja negara belum optimum karena adanya pola musiman. Biasanya pengeluaran pemerintah akan meningkat pada semester II-2023. “Memang kita masih menunggu penyerapan anggaran belanja lebih optimum di semester II,” tutur Riefky.
Riefky menuturkan bahwa masih ada sejumlah poiin yang perlu dioptimalkan dalam kinerja belanja negara. Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah memasuki tahun politik oleh karena itu pemerintah harus memastikan belanja negar tetap untuk pos-pos berkualitas.
“Catatan bagi pemerintah adalah ini sudah memasuki tahun politik sehingga perlu dipastikan belanja ini tidak dimasukan ke kebijakan populis tetapi memang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas dan pembangunan jangka panjang,” kata dia.
