Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut inklusi keuangan Indonesia sudah terbilang baik, meski literasinya masih kurang. Bagaimana di DKI Jakarta?Luhut mengatakan, saat ini inklusi keuangan digital di Indonesia berada dalam indikator yang baik. Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03% dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19%. Artinya, masyarakat yang melek keuangan masih kalah dibanding negara tetangga.”Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi,” ujar Luhut pekan lalu.Indikator inklusi keuangan Indonesia yang baik itu juga tercermin dari DKI Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penghargaan TPKAD Awards sebagai provinsi terbaik dalam inovasi pengembangan program inklusi keuangan di wilayah perkotaanSekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan bahwa sebagai BUMD DKI Jakarta, Bank DKI mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan inklusi keuangan kepada komunitas pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).”Sampai dengan periode November 2021, Bank DKI telah memiliki 1,2 juta Number of Account tabungan pelajar yang terdiri dari 1,09 juta pemegang KJP, 114.658 pemegang rekening Tabungan Simpel, serta non-Tabungan Simpel dan non-KJP sebanyak 5.400 rekening tabungan,” kata Herry dalam keterangannya, Minggu (18/12/2021).Bentuk inklusi keuangan di DKI Jakarta juga tercermin di transaksi non tunai di moda transportasi, seperti penggunaan Jakcar dan Jaklingko TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT, hingga kereta bandara/Railink.Sebagai bagian dari inklusi keuangan yang berdampak pada pemberdayaan UMKM, Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI turut berkontribusi dengan menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha yang tergabung pada program Jakpreneur. Melalui program ini, para pegiat UMKM akan mendapatkan akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi usaha, dengan cara-cara kolaboratif antara Pemprov, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, atau pihak-pihak lainnya.”Kami berharap bahwa sejumlah layanan tersebut dapat menghadirkan manfaat bagi kita semua terutama bagi pelaku UMKM, serta warga masyarakat yang semakin termudahkan untuk mendapatkan akses permodalan serta layanan perbankan digital untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Berkolaborasi”, tutup Herry.