JAKARTA, investor.id – Indonesia berencana menjual obligasi berdenominasi dolar AS, yang merupakan penawaran pertama dari negara berdaulat di Asia pada 2026. Langkah ini memberikan dorongan lebih lanjut bagi rekor awal penerbitan utang global oleh para peminjam pada tahun ini.
Pemerintah Indonesia memasarkan obligasi berjangka waktu tetap dengan tenor yang sedikit di atas lima tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Informasi ini disampaikan oleh sumber yang mengetahui masalah tersebut dan meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sifatnya yang rahasia, seperti dikutip Bloomberg pada Senin (12/1/2026).
Penjualan obligasi ini dilakukan seiring upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencari pendanaan untuk menambal defisit anggaran yang berisiko melampaui batas maksimum legal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Kekhawatiran Defisit dan Kebutuhan Pendanaan
Indonesia telah menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,68% dari Produk Domestik (PDB) tahun ini. Total penerbitan obligasi bersih, termasuk utang mata uang lokal dan asing, dipatok sebesar Rp 799,5 triliun pada 2026. Angka defisit ini mencapai level tertinggi dalam setidaknya dua dekade pada 2025.
Lembaga keuangan Citigroup Inc. telah menaikkan perkiraan defisit anggaran Indonesia tahun 2026 menjadi 3,5% dari PDB, dari sebelumnya 2,7%. Kenaikan perkiraan ini disebabkan oleh ekspektasi pengeluaran yang lebih cepat untuk program makan siang gratis dan transfer yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Langkah Indonesia untuk menjadi negara Asia pertama yang menjual obligasi berdenominasi dolar AS pada awal 2026 menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendanaan eksternal. Kebutuhan ini didorong oleh dua faktor utama. Pertama, defisit anggaran yang tinggi dan berpotensi melebihi batas 3% PDB, terutama akibat lonjakan pengeluaran pada 2025.
Kedua, adanya penambahan pengeluaran yang signifikan terkait janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis (MBG), yang membutuhkan sumber pendanaan besar dan cepat.
Meskipun batas defisit 3% berfungsi sebagai batas pengamanan fiskal, para investor dan analis pasar kini mencermati seberapa besar pemerintahan baru akan menyeimbangkan komitmen pengeluaran ambisius mereka dengan prinsip kehati-hatian fiskal.
Penerbitan obligasi dolar ini, yang menarik perhatian pasar utang global, menjadi indikator awal strategi pendanaan Pemerintahan Prabowo untuk memenuhi janji-janji kebijakan sambil mengelola risiko fiskal di tengah iklim suku bunga global yang masih tinggi.
Editor: Grace El Dora
