Indonesia perlahan tapi pasti mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan dolar Amerika Serikat atau dolar AS. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai negara, menggunakan skema perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) maupun Local Currency Settlement (LCS).
Gubernur Bank Indonesia (BI) saat dijabat oleh Agus Martowardojo menjelaskan ada beberapa manfaat atau benefit dari perjanjian LCS. Sementara itu jika transaksi perdagangan menggunakan dolar AS dinilai tidak efisien.
"Bisa mengurangi ketergantungan dolar AS, karena menggunakan mata uang lokal. Misalnya untuk rupiah ke ringgit bisa langsung dan tidak perlu membeli US$ dulu baru di konversi ke Ringgit," ujar Agus pada 11 Desember 2017 lalu.
Nanang Hendarsah saat menjabat Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, menjelaskan dengan kerja sama LCS maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah.
"Biasanya kalau mau transaksi menggunakan Thailand Baht kan harus beli dolar AS dulu, kalau sekarang langsung beli kan spread-nya lebih kecil," ujar Nanang.
Selain itu, kerja sama tersebut dapat mendorong pengembangan pendalaman pasar keuangan, yakni mengurangi ketergantungan valuta asing (valas) dolar AS.
Gubernur Bank of Thailand yang saat itu dijabat Veerathai Santiprabhop menjelaskan kerja sama LCS bisa mengurangi ketergantungan penggunaan dolar AS yang volatil. Kemudian juga akan mempercepat transaksi antar negara dengan mengurangi proses yang biasanya lebih banyak dilakukan di pasar keuangan.
"Kerja sama ini akan membuat transaksi perdagangan dan hubungan antar negara bisa lebih baik," jelas Veerathai.
Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) saat dijabat Muhammad bin Ibrahim mengungkapkan peluncuran local currency settlement framework bisa mendorong penggunakan mata uang lokal pada transaksi perdagangan antar negara.
"Ini akan memberikan dampak signifikan kepada negara karena bisa mempercepat transaksi pembayaran tanpa harus membeli US$ terlebih dahulu," tambah dia.
Ketergantungan dunia terhadap mata uang dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional pun dinilai rawan. Hal ini dikatakan oleh Boediono saat menjadi Gubernur BI pada 24 Maret 2009.
"Kita diharuskan menggunakan dolar AS untuk menyelesaikan transaksi ekspor impor. Tapi dengan krisis saat ini, betapa rawannya dunia mengandalkan satu atau dua mata uang sebuah negara untuk transaksi global," tuturnya.
"Jadi ketergantungan terhadap dolar AS adalah salah satu sumber kerawanan saat ini, namun sulit untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam waktu dekat," tambah Boediono.
Boediono mengatakan, salah satu langkah yang diambil Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS adalah melalui kerja sama BCSA.
"Dengan kerjasama ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS secara terbatas, jadi permintaan dolar AS pada kedua negara bisa dikurangi. Ini suatu keuntungan untuk mengurangi kerawanan," katanya.
Selain itu, Boediono mengatakan ada dua alasan kenapa saat ini dibutuhkan suatu mata uang internasional, dan tidak bergantung pada satu mata uang negara seperti dolar AS.
Pertama, kalau dalam transaksi internasional bergantung pada dolar AS, maka jumlah likuiditas untuk penyelesaian transaksi global sangat tergantung pada situasi domestik AS.
"Kalau ada delevereging seperti saat ini, maka likuiditas dolar AS akan menciut, ini yang terjadi sekarang dimana supply likuiditas berkurang," ujarnya.
Kedua, ada kekhawatiran dipompanya dolar oleh pemerintah dan juga The Fed yang sangat banyak, ke depan ada kemungkinan nilai dolar AS merosot.
"Jadi itulah kelemahan jika 1 mata uang nasional digunakan sebagai standar mata uang internasional. Harus ada mata uang internasional yang menghapus dua kekhawatiran ini, sehingga tidak tergantung kepada satu atau dua mata uang nasional. Jadi SDR adalah cikal bakal mata uang internasional," pungkasnya.
