Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraup dana sebesar Rp26,1 triliun dari hasil lelang tujuh surat utang negara (SUN) pada (6/10). Sebagian dari hasil lelang akan digunakan untuk pembiayaan APBN.
Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pemerintah melelang dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan lima surat utang berbunga tetap Fixed Rate (FR).
Rinciannya, dua SPN seri SPN12210108 dan SPN12211007. Kemudian, lima FR seri FR0086, FR0087, FR0080, FR0083, dan FR0076.
Total penawaran yang masuk tercatat Rp49,47 triliun. Rinciannya, penawaran yang masuk untuk membeli SPN sebesar Rp8,37 triliun dan FR sebesar Rp41,08 triliun.
Sementara, imbal hasil tertinggi yang masuk dalam penawaran SPN adalah 3,15 persen untuk seri SPN12210108 dan 3,45 persen untuk seri SPN12211007. Kemudian, imbal hasil tertinggi untuk FR berkisar 5,9 persen hingga 7,72 persen.
Sebelumnya, pemerintah baru saja menerbitkan surat utang negara berseri Obligasi Negara Ritel (ORI018), adalah surat berharga negara (SBN) ritel bersifat tradable yang akan diterbitkan pemerintah tahun ini.
Tradable artinya SBN bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga jenis investasinya likuid. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan masyarakat bisa mulai berinvestasi dengan nominal Rp1 juta hingga Rp3 miliar.
Masyarakat yang membeli bisa menjualnya lagi di pasar sekunder setelah 1 bulan melakukan transaksi beli. Artinya, mereka tak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana.
Harga jual di pasar sekunder disebut berpotensi lebih tinggi dari harga beli di pasar perdana. Dengan demikian, ada potensi keuntungan dari kenaikan harga saat menjualnya di pasar sekunder.
