Jakarta, CNN Indonesia --
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 bisa tercapai, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Cukup optimistis bisa tercapai," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis (15/10).
Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu aja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
Definisi ini pun berkaitan dengan literasi keuangan atau tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan mengenai produk dan layanan keuangan.
Berdasarkan survei akhir 2019, hasil indeks inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,2 persen. Angka tersebut menurutnya naik jauh dibanding 3 tahun yang lalu yaitu 69 persen.
Adapun tingkat literasi keuangan tercatat baru 38 persen, mewakili 34 provinsi di RI dengan responden sebanyak 12.700 orang.
"Survei setiap tiga tahun sekali, terakhir 2019, yang tahun 2022 belum. Kalau lihat perkembangan, optimis pada 2024 akan tercapai," katanya lagi.
OJK menggelar Bulan Inklusi Keuangan 2020 dengan Tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)" yang bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa keuangan di masyarakat. Kegiatan ini berlangsung mulai awal Oktober hingga 3 November 2020.
"Intinya mencapai target inklusi keuangan, dengan adanya Bulan Inklusi Keuangan [BIK] secara kesinambungan, diharapkan memperkuat komitmen dari seluruh stakeholder, memantapkan kepercayaan konsumen produk dan layanan jasa keuangan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengatakan bahwa masih belum puas dengan indeks inklusi keuangan nasional yang masih di bawah Singapura dan Thailand.
Pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Presiden menyebut indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di level 76 persen di 2019. Sementara Singapura berada di posisi 98 persen dan Thailand 85 persen.
Berdasarkan catatan Jokowi, indeks literasi keuangan tercatat meningkat 38 persen di 2019 dari sebelumnya 29 persen di 2016. Begitu pun dengan indeks inklusi keuangan yang tercatat meningkat 76 persen di 2019, dari sebelumnya 67 persen di 2016.
Meskipun angka tersebut sudah meningkat, Jokowi mengaku belum cukup puas. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan tingkat inklusi sejumlah negara tetangga, Indonesia masih cukup tertinggal jauh.
"Singapura mencapai 98 persen, kita tadi 76 persen. Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Artinya kita masih di bawah mereka dikit," kata Jokowi.
Jokowi menekankan kepada jajaran menteri untuk memprioritaskan kemudahan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus meminta peran lebih lembaga keuangan mikro untuk berpartisipasi.
"Bank wakaf mikro diperluas, agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegas Jokowi.
