Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraup Rp11,3 triliun dari lelang enam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Nilai tersebut 46,56 persen dari total penawaran yang masuk, Rp24,27 triliun.
Sebelumnya, Direktorat Pembiayaan Syariah menyatakan target indikatif dari lelang tersebut sebesar Rp14 triliun, guna memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2021.
Berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa (12/1), penerbitan terbagi atas seri SPNS13072021, PBS027, PBS017, PBS029, PBS004, dan PBS028. Penerbitan SBSN dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).
Jika dirinci, seri SPNS13072021 mendapat tawaran mencapai Rp1,65 triliun, namun nominal yang dimenangkan hanya Rp1 triliun. Sementara, imbal hasil (yield) rata-rata yang dimenangkan sebesar 3,07 persen dan jatuh tempo 13 Juli 2021.
Kemudian, nominal SBSN seri PBS027 yang dimenangkan sekitar Rp1,5 triliun dari penawaran mencapai Rp4,22 triliun. Rata-rata yield sebesar 4,64 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2023.
Selanjutnya, nominal seri PBS017 yang dimenangkan sebesar Rp1,4 triliun dari penawaran masuk Rp2,17 triliun. Rata-rata yield yang dimenangkan 5,38 persen dan jatuh tempo 15 Oktober 2025.
Lalu, penawaran PBS029 mencapai Rp6,27 triliun dengan nilai yang dimenangkan sebesar Rp4,65 triliun. Adapun rata-rata yield yang dimenangkan sebesar 6,68 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034.
Berikutnya, nominal seri PBS028 yang dimenangkan senilai Rp2,5 triliun dari penawaran mencapai Rp7,068 triliun. Rata-rata yield sebesar 7,06 persen dan jatuh tempo 15 Oktober 2046.
Terakhir, Kemenkeu meraup Rp250 miliar dari penawaran Rp2,8 triliun seri PBS004. Seri sukuk ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan rata-rata yield yang dimenangkan sebesar 6,72 persen.
Lebih lanjut, pemerintah akan melaksanakan lelang SBSN tambahan (green shoe option) pada Rabu, 13 Januari 2021 pukul 09.00-10.00 WIB.
