Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan suku bunga acuan atau BI 7days reverse repo rate pada rapat dewan gubernur (RDG) 22 September 2022. BI diprediksi kembali menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4% pada RDG mendatang.
Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) menyebutkan bank sentral saat ini berupaya untuk mengendalikan inflasi sekaligus mengendalikan rupiah melalui berbagai macro prudential policy seperti menyerap kelebihan likuiditas yang digelontorkan saat pandemi. BI juga melakukan intervensi di pasar obligasi negara agar kurva imbal hasil untuk memberi acuan bagi perbankan dalam penetapan suku bunga kredit.
Chief Economist Bahana TCW, Budi Hikmat mengatakan pemulihan ekonomi dicirikan oleh akselerasi penyaluran kredit perbankan yang sudah kembali pada level double digit. Laju tahunan penyaluran kredit per Juli 2022, mencapai 10,5% pada Juli 2022 yang mendekati pertumbuhan sebelum pandemi yang pada kisaran 12-13%.
Budi mengingatkan pelajaran pahit pada 2013 ketika ekonomi Indonesia terlalu panas (overheated) yang dipacu laju penyaluran kredit yang terlalu pesat, melebihi 20%. Selain memicu inflasi, overheated memperlebar defisit neraca berjalan yang sangat besar sehingga memicu currency risk rupiah. Selama tahun tersebut, kurs rupiah sempat anjlok 23% yang memukul pasar modal setelah The Fed mengumumkan akan melakukan pembatasan stimulus (tapering-off).
Laju penyaluran kredit saat ini nampak turut memicu inflasi inti yang pada Agustus 2022 lalu yang menyentuh 3,04% atau memenuhi target BI sebesar 3,0±1%. Untuk memberikan arahan agar inflasi inti tahun depan terkendali, BI punya alasan untuk mulai melakukan normalisasi suku bunga namun tetap mendukung pemulihan ekonomi.
Selain pertimbangan internal di atas, peningkatan suku bunga diperlukan untuk menjaga interest rate differential (selisih suku bunga BI terhadap negara lain) tetap kompetitif. Hampir semua negara telah menaikkan tingkat suku bunga kecuali beberapa negara yang menghadapi tantangan perlambatan ekonomi seperti China, Turki dan Rusia.
"Bisa dikatakan Bank Indonesia termasuk bank sentral yang menaikkan suku bunga lebih belakangan dibanding bank sentral di negara lain. Namun, langkah BI itu perlu diapresiasi. Selain agar tidak terlambat (behind the curve), normalisasi tingkat suku bunga juga ditujukan untuk menjaga attractiveness aset-aset domestik di mata asing serta menghindari out flow di pasar. Secara timing kenaikan suku bunga pada rapat dewan gubernur BI yang akan datang juga dinilai cukup baik, karena di hari yang sama, The Fed juga diekspektasikan akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 hingga 100 bps," ujar Budi dalam riset Bahana TCW, Selasa (20/9/2022).
Dia menjelaskan dalam jangka pendek, kondisi ekonomi nasional masih cukup kuat menghadapi kenaikan suku bunga hingga 50 bps hingga akhir tahun 2022. "Bahana TCW optimistis pertumbuhan ekonomi masih akan positif bahkan dapat menyentuh di atas 5,3%," ujar Budi.
Kondisi Ekonomi Eksternal
Saat ini memang kenaikan harga komoditas energi dan pangan menyusul perang di Ukraina yang cenderung memicu inflasi akibat dorongan biaya (cost-push inflation) sangat mempersulit otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi. Sebab tidak seperti inflasi karena tarikan permintaan (demand-pull inflation) yang terutama melalui penyaluran kredit, jenis cost-push inflation kurang tepat disikapi melalui pengetatan likuiditas seperti dengan menaikkan suku bunga.
Apalagi bila perekonomian baru lepas dari pandemi dan masih membutuhkan stimulus agar bisa tumbuh lebih gegas guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Cost-push inflation umumnya menuntut peningkatan efisiensi penggunaan sumber energi dan dengan memacu produksi dalam negeri khususnya untuk komoditas yang diimpor.
Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang pernah menggelar stimulus secara masif dan berlaku sebagai produsen vaksin, peningkatan suku bunga secara signifikan pada hakikatnya merupakan normalisasi suku bunga. Pasalnya suku bunga di kedua negara tersebut sudah cukup lama jauh lebih rendah ketimbang inflasi sementara kesempatan kerja relatif kuat seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pengangguran. Jadi sangat wajar bila banyak yang kuatir keberhasilan the Fed dan ECB mengendalikan inflasi harus ditebus dengan risiko resesi.
Kasus inflasi di Indonesia terbilang berbeda. Indonesia relatif diuntungkan oleh fenomena inflasi global mengingat kenaikan harga income commodity seperti batu-bara, nikel dan CPO melebihi cost-commodity khususnya minyak mentah. Pada awalnya pemerintah mengendalikan transmisi inflasi global khususnya akibat kenaikan harga minyak mentah dengan terus meningkatkan alokasi subsidi energi hingga melebihi Rp 500 triliun. Pemerintah punya alasan untuk mengalokasikan subsidi untuk pos yang lebih produktif dan berkeadilan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.
